Catatan Jurnalis : Raport Merah Kader PPP, Dari Pusat Hingga Daerah Kabupaten Bogor

Bogor - Ibarat pepatah, jangan jatuh pada lobang yang sama, hanya Keledailah yabg akan jatuh pada lubang yang sama.

ADAGIUM bahwa partai politik hanya memproduksi politikus, bukan negarawan, terus mendapat penilaian dalam kultur politik di negeri ini. Bahkan lebih parah, alih-alih bukan menciptakan pemimpin-pemimpin negeri yang cemerlang, parpol malah lebih sering diidentikkan sebagai entitas penghasil koruptor. Identifikasi itu mungkin terlalu berlebihan, tapi tentu juga bukan tanpa alasan.Tak bisa dibantah, sampai hari ini sangat banyak politikus partai yang terjerat kasus korupsi, termasuk mereka yang duduk sebagai kepala daerah, menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun anggota DPRD. Bahkan, tak sedikit ketua umum parpol yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa di antara mereka malah sudah mendekam di bui.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

Photret Buram Kader PPP

Baca juga: IWO Bogor Raya Ambil Langkah Hukum Terkait Pencatutan Nama Organisasi

1. Ketua Umum PPP. Drs. H. Surya Darma Ali, S.TiTahun 2014, dalam situasi menghadapi pemilu, Ketua Umum PPP ini, juga ditangkap KPK.KPK secara resmi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali alias SDA sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pelaksanaan Ibadah Haji tahun anggaran 2012-2013. Disusul oleh

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Direktur PT Investasi Mandiri Lakukan Upaya Pra Peradilan

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Ir. H. Muhamad Romahurmuziy ( Romy )  terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kanwil Keagamaan Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019).Terkait Jula Beli Jabatan Yang menyeret, Nama Lukman Saripudin sebagai menteri agama telah melakukan intervensi pengisian jabatan di Kemenag bersama-sama dengan Ketum PPP Romahurmuziy. Lukman Saifuddin memiliki kekuasaan penuh dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kemenag.Selain itu, ada relevansi antara Lukman Saifuddin dengan Romahurmuziy alias Rommy selaku ketua umun partai berlambang kakbah tersebut, di mana Lukman juga adalah Kader PPP. "Atas intervensi Romahurmuziy, kemudian Lukman Hakim Saifuddin melakukan serangkaian tindakan yang dapat meloloskan dan melantik Haris Hasanudin menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Baca juga: Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo

Drs. H. Rahmat Yasin, M.M.Adalah Bupati Bogor selama dua periode pada 2008–2013 dan kembali terpilih untuk periode 2013–2014.Tersandung Kasus Korupsi dan Perampasan lahan di Desa Singasari, Jonggol.Pada pemilihan Bupati Bogor pada tahun 2008, Rahmat Yasin dan Karyawan Faturahman terpilih secara langsung dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Banyak kalangan, khususnya kalangan terdidik menganggapnya gagal dan korup selama memimpin Kabupaten Bogor khususnya dalam hal pembangunan birokrasi dan infrastruktur, selama kepemimpinannya pembangunan infrastruktur di Wilayah Timur seperti Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari sangat tertinggal. Terbukti dari lebih banyak jalan yang rusak daripada yang halus di daerah tersebut, kemudian banyaknya kampung tertinggal yang tidak pernah tersentuh pemerintah seperti Kampung Palasari, Kampung Mulyasari, Kampung Bojonghonje, dan Desa Buanajaya.

Baca juga: MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Indentitas Orang Sesuai Konstitusional

Dimasa kepemimpinannya tersebut banyak sekali gerakan masyarakat untuk memisahkan diri Kabupaten Bogor seperti gerakan pembentukan Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Selatan, bahkan gerakan warga Desa Ciangsana dan Bojongkulur, Gunung Putri untuk bergabung ke Kota Bekasi

Drs. H.Rahmat Yasin M.MMerupakan Bupati Bogor ke-10Masa jabatan 30 Desember 2008 – 25 November 2014 dari Kader Partai politik PPP

Pada periode kedua masa jabatannya, Rahmat Yasin bersama Nurhayanti terpilih kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada periode 2013-2018. Namun belum setahun menjabat sebagai Bupati Bogor pada periode kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi.( KPK) pada tanggal 7 Mei 2014 menangkap Bupati Bogor.Rahmat dijemput tim dari komisi antirasuah itu di rumah pribadinya di Jalan Wijaya Kusumah Nomor 103, Kompleks Taman Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. terkait  Kasus izin Rancangan Umum Tata Ruang di Bogor, Puncak, dan Cianjur.

Dan, belum lama ini Publik Kabupaten Bogor Geger OTT KPK

Baca juga: Berkas Perkara Kasus Pembunuhan Berencana di NTT Sudah Tahap I

Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H.Adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Bogor sejak 30 Desember 2018. Pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26-27 April 2022, Ade Yasin bersama 11 orang lainnya terjaring dalam kasus suap di mana Ade dengan sejumlah jajarannya menggelontorkan uang sekitar 1, 9 Miliar kepada beberapa pejabat BPK agar BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ade juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PPP dari tahun 2014 hingga 2018. Ia merupakan adik kandung dari mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2018, Ade Yasin mencalonkan diri sebagai calon bupati di dampingi calon wakil bupati Iwan Setiawan. Pasangan ini didukung oleh tiga partai politik, yakni PPP, PKB, dan Gerindra, mereka mendapat nomor urut 2. Ade memenangkan pemilihan tersebut dan terpilih sebagai Bupati Bogor setelah meraih suara tertinggi sebanyak 912.221 suara atau 41, 12 persen mengalahkan empat pasangan calon lainnya.Ade menggantikan bupati sebelumnya yang dijabat oleh Nurhayanti yang menggantikan sang Kaka Rahmat Yasin.

Gagalnya Kader PPP, Baik Dari Tingkat Pusat Hingga Daerah Kabupaten Bogor.Ibarat pepatah, jangan jatuh pada lubang yang sama, hanya Keledailah yang akan jatuh pada lubang yang sama.

Dari deretan panjang perjalannan karir politik Kader Partai Persatuaan Pembangunan ( PPP)Baik ditingkat pusat hingga daerah.Semua itu merupakan bentuk Potreet Buram Kader PPP Alias Raport Merah dalam mengemban amanah Umat.

Baca juga: Propaganda LGBT Kian Masif, Bukhori Yusuf Dorong Pengesahan RUU KUHP

Oleh : Anwar Resa                                                    Jurnalis Nasional Indonesia